Kebijakaan pertanian adalah serangkaian yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan kebijakan pertanian yaitu untuk memajukan pertanian, mengusahakan pertanian lebih produktif, produksi dan efisiensi, produksi akan naik dan akibatnya tikat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan terntentu, ada yang bentuk Undang Undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain.
Peraturan ini dapat dibagi menjadi dua kebijakan-kebijakan yang bersifat pengatur (regulating policies) dan pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata. Kebijakan yang bersifat pengaturan misalnya peraturan rayoneering dalam perdagangan/distribusi pupuk, sedangkan contoh peraturan yang sifatnya mengatur pembagian pendapatan adalah penentuan harga kopra minumum yang berlaku sejak tahun 1969 di daerah-daerah kopra di Sulawesi.
(http://anakekp.blogspot.com/2013/10/makalah-kebijakan-pertanian.html)
Kepentingan Kebijakan Pertanian
Contoh dari cakupan kepentingan kebijakan pertanian yaitu:
- Tantangan pemasaran dan konsumen
- Lingkungan perdagangan Internasional (pasar dunia, hambatan perdagangan) menjaga tingkat persaingan global dan citra pasar dan manajemen masalah keamanan hayati yang mempengaruhi perdagangan Internasional
- Infrastuktur seperti transportasi, pelabuhan, telekomunikasi, dan lain lain
- Kemampuan manajemen dan suplai tenaga kerja
- Masalah akses sumber daya alam (manajemen vegetasi setempat, perlindungan keanekaragaman hayati, keberlanjutan sumber daya alam produktif)
Macam- Macam Kebijakan Pertanian
- Kebijakan harga
- Kebijakan pemasaran
- Kebijakan input
- Kebijakan kredit
- Kebijakan mekanisasi
- Kebijakan land reform
- Kebijakan penelitian
- Kebijakan pengairan
Itulah sedikit pengetahuan tentang kebijakan pertanian di Indonesia. Semoga bermanfaat :)
0 komentar:
Posting Komentar